
Disela-sela kesibukannya, pada Hari Rabu 27 Januari 2021 Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Anom Agustina di ruang kerjanya menerima kunjungan silaturahmi dari Vice Precident (Government Business Head) Bank Mandiri I Made Tirta beserta jajaran yaitu Made Mundalara (Branch Manager), I G. Agung Istri Agung Dewi Prima (Government Business Manager) dan Angga (Tim Cabang Denpasar Renon). Pada kesempatan ini Bapak Kadis didampingi juga oleh Sekretaris DPMD Dukcapil Provinsi Bali Nyoman Suyastini dan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan I Nengah Suta Maryana.
Pertemuan ini selain sebagai ajang perkenalan sekaligus untuk membahas beberapa hal yaitu: Potensi menjadikan BUMDes di Bali sebagai Agen Mandiri (Program Laku Pandai Bank Mandiri), penyaluran KUR/KUM untuk anggota BUMDes, BUMDes yang sudah berbadan hukum akan lebih berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait struktur Chanelling serta pengelolaan Dana Desa dari APBN yang saat ini masih ditransfer melalui Rekening Desa di BNI.
Bapak Kadis menyambut gembira tentang program yang bisa dikerjasamakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi perdesaan sebagai wujud untuk mempercepat tercapainya target desa Mandiri.
Lebih lanjut, Bapak Kadis menyampaikan agar program pemerintah dan program Bank Mandiri bersinergi dan bekerjasama yang baik dalam ikut menjalankan visi dan misi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.” khususnya di bidang penguatan perekonomian di Provinsi Bali.